Ilustrasi proyek peemrintah daerah di Coastal Area, beberapa waktu lalu. (istimewa)
Ilustrasi proyek peemrintah daerah di Coastal Area, beberapa waktu lalu. (istimewa)

Karimun, Lendoot.com –  Keluhan Kontraktor yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional (Gapeknas) Kabupaten Karimun terkait standar pelayanan di  Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun, mendapat penjelasan dari Kepala Dinasnya, Muhd Zulfan.

Soal tudingan pelayanan terhadap rekanan yang tidak sesuai standar operasi prosedur (SOP), Zulfan menjelaskan tidak semuanya benar.

“Kalau saya sebagai pengguna anggaran, tidak ada menandatangi berkas pencairan, itu ada di Kabid (Kepala Bidang-red) sebagai kuasa pengguna anggaran,” jelas Zulfan kepada Lendoot.com setelah memberikan konfirmasi terkait berita sebelumnya, Jumat (24/11/2017).

Pada prinsipnya, jika semua berkas administrasi pencairan lengkap, kata Zulfan lagi, pihaknya tidak akan mempersulit proses pencairan anggaran untuk rekanan.

Zulfan mengatakan ada kemungkinan, rekanan kontraktor mengurus berkas pencairan menggunakan jalur yang tidak tepat, misalnya menggunakan pihak ketiga. “Itu sudah pernah kami alami. Jadi kami harap jangan lewat yang mengurus melalui pihak ketiga,” tambahnya.

Ada juga terkait lamanya proses pencairan karena petugas harus turun ke lapangan. “Itu membutuhkan waktu untuk PHO, bisa jadi ada menghitung ulang,” jelasnya.

Sebelumnya,  Ketua Gapeknas (Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional) Kabupaten Karimun Trio Wiramon menyesalkan tidak adanya perubahan yang signifikan terkait penerapan standar operasi prosedur (SOP) terkait pelayanan terhadap rekanan di Dinas PU tersebut.

“Kadang dua hari, berkas berita acara itu diteken. Tidak jelas, sejak dari pemeriksaan proyek (pho-red) sampai dengan proses pencairan tak jelas berapa lamanya. Kadang 1 minggu, 2 minggu atau 1 tahun. Itu harus diperjelas,” ujarnya.

Terutama pada proses penandatanganan berita acara pencairan dana proyek, kontraktor kerap merasa disepelekan.

“Kondisi ini bukan sekali atau dua kali ini terjadi, sering kali. Sejak zaman Kadis sebelumnya, sampai sekarang Kadis PU yang baru sekarang ini, sama saja. Semacam sudah jadi penyakit,” ujar pria yang kerap disapa Amon tersebut, Jumat (24/11/2017) siang tadi.

Dampak dari tidak ada perbaikan profesionalitas di salah satu OPD Pemkab Karimun tersebut, masyarakat pengusaha seperti kontraktor yang bermodal kecil menjadi semakin terhimpit. “Dampaknya, usahawan seperti kontraktor yang menjadi mitra pemerintah, apalagi yang bermodal kecil sangat terpukul,” katanya.

Amon meminta ketegasan pucuk pimpinan daerah ini agar memperhatikan komitmen awalnya dalam upaya membantu meningkatkan kinerja pengusaha lokal. Salah satunya harapan adanya perbaikan birokrasi dan pelayanan yang menyangkut hajat hidup usahawan di daerah ini. (sjs)