Karimun, Lendoot.com – Terkait kelanjutan pembangunan jalan di Coastal Area Tanjungbalai Karimun yang sampai saat ini belum tersambung ke jembatan Leho (Jembatan Kuning) masih terkait status lahan.

Dalam hal ini, Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan, Pemerintah sudah menganggarkan dana sebesar Rp 10 miliar. Sedangkan pembayaran untuk pembebasan lahan tersebut masih berproses dan akan dilaksanakan dalam tahun ini.

“Bukanlah mudah dalam pembebasan lahan. Pasalnya harus melibatkan tim yang bertugas untuk mengkaji status tanah yang secara teknis berdasar pada undang-undang,” kata Rafiq belum lama ini kepada para awak media.

Rafiq menjelaskan, untuk tim yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah pada tahun 2015, tidak membayar ganti rugi. Pasalnya karena tersandung masalah status hutan lindung. Sedangkan untuk tim yang dibentuk pada tahun 2016, ganti rugi juga belum bisa di bayarkan karena defisit anggaran APBD.

“Di tahun 2017 kita telah menganggarkan Rp 4 miliar, namun belum terealisasikan karena tidak boleh sepotong-sepotong dan harus sekaligus. Maka 2018 ini kita anggarkan lagi Rp 10 miliar.

Rafiq berharap, pembayaran terkait pembebasan lahan tersebut dapat terselesaikan tahun ini. Agar pengaspalan jalan bisa dilakukan pada 2019 mendatang.

“Pembangunan tersebut rencanannya akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Pasalnya jalan di Coastal Area tersebut telah dialihkan menjadi jalan Provinsi. Kalau jalan tersebut sudah dibebaskan baru kita serahkan ke Provinsi,” tambahnya. (Riandi)