Kejaksaan Cabang Tanjungbatu Kundur sedang menggeledah kantor Dinsos Karimun, kemarin. (iyan)
Kejaksaan Cabang Tanjungbatu Kundur sedang menggeledah kantor Dinsos Karimun, kemarin. (iyan)

Karimun, Lendoot.com – Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Karimun Cabang (Cabjari) Tanjungbatu, Kundur menggeledah isi kantor Dinas Sosial (Dinsos) Karimun, Rabu (26/4/2017).

Penggeledahan yang dipimpin langsung oleh Kacabjari Tanjungbatu Kundur, Filpan Fajar Darmawan dibantu beberapa personil Polres Karimun. Hasilnya, menyita dokumen terkait dana bantuan sosial (bansos) pembangunan perumahan suku Duane Kundur tahun anggaran 2014.

Filpan Fajar Darmawan mengatakan penggeledahan tersebut dilakukan di ruangan Bendahara (keuangan) dan PPTK. Tujuannya untuk mencari dokumen yang selama ini dicari dalam mendukung penyidikan kasus bansos tersebut.

“Tidak ada memeriksa hanya wawancara sambil menanyakan tentang dokumen yang kami peroleh tadi dan itu dokumen yang sungguh kita cari selama ini. Karena saat kami tanyakan ke Dinas sosial belum bisa memberikan. Namun setelah adanya tindakan penggeledahan ini dokumen tersebut sudah kami dapati dan kantongi,” kata Kacabjari Tanjungbatu Kundur, Filpan Fajar Darmawan saat ditemui wartawan usai melakukan penggeledahan.

Filpan Fajar Darmawan menyebut, dokumen yang disita tersebut berkaitan dengan beberapa barang bukti seperti, RKA, DPA, Rensra, SPJ dan surat-surat yang mendukung tentang kegiatan suku Duane yang dalam hal ini bansos di tahun 2014 untuk pembangunan rumah sebanyak 30 unit.

“Barang bukti yang disita berkaitan dengan bansos di tahun 2014 untuk pembangunan rumah sebanyak 30 unit yang mana pengerjaannya tidak dikerjakan sebagaimana mestinya,” ucapnya.

Terkait saksi yang sudah diperiksa, Filpan Fajar Darmawan menerangkan bahwa pihaknya sejauh ini telah memeriksa saksi sekitar 60 orang. Ia berharap dengan adanya penggeledahan ini mempercepat proses penyelidikan.

“Agar tidak menghambat rekan-rekan di Dinas sosial yang mau melakukan kegiatan di tahun anggaran 2017 ini. Kita harapkan juga mereka (dinas sosial) bekerja sebagaimana mestinya sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam rencana kerja,” ujar Filpan Fajar Darmawan. (ian)