Kecamatan Kundur Utara, salah satu sudut kota di Pulau Kundur.
Kecamatan Kundur Utara, salah satu sudut kota di Pulau Kundur. (foto dok lendoot)

Penulis: Muhamad Saputra, Himpunan Mahasiswa Kundur-Tanjung Pinang 

Kesejahteraan serta tuntutan pemerataan dalam pembangunan selalu menjadi isu yang terus muncul kepermukaan di era reformasi saat ini. Pada era desentralisasi, distribusi kekuasaan pada dasarnya merupakan sebuah langkah dan strategi yang tepat untuk mencapai kemandirian daerah terutama kemandirian masyarakat, peluang tersebut harus dapat dimanfatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat.

Namun pada kenyataannya, kepentingan publik belum sepenuhnya terakomodasi. Masih terlihat jelas kesenjangan antara pusat kota dan desa. Tarik menarik kepentingan lebih menonjol dibanding pencapaian tujuan otonomi, yaitu kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang merata.

Begitu pula seharusnya yang terjadi di kawasan pulau kundur, salah satu wilayah yang memiliki banyak potensi sumberdaya itu seolah luput dari perhatian pemerintah daerah. Tidak terlihat adanya pembangunan kearah kemajuan. Kondisinya hampir sama tiap tahunnya, mulai dari akses jalan yang terganggu, fasilitas umum yang tidak memadai, tidak tersedianya pabrik pengolah hasil tani masyarakat, lapangan pekerjaan yang sempit, sampai kepada persoalan banjir tahunan yang belum mendapatkan solusi dan perhatian secara intens oleh pemerintah daerah.

Pada masa Kerajaan Riau-Lingga, Pulau kundur sudah dikenal sebagai daerah penghasil gambir dan tambang timah. Sampai kini pulau itu pun masih dieksploitasi namun tidak berbanding lurus dengan kemajuan pulaunya. Dari pertambangan legal sampai operasi bodong turut menghisap timah-timah dan pasir-pasir yang berada diperairan laut kundur. Penjarahan hasil bumi tersebut sering mewarnai pemberitaan diberbagai media massa, namun pemerintah daerah terkesan tidak tegas dan menafikan persoalan seperti itu.

Persoalan Infrastruktur seperti jalan raya yang menjadi akses transportasi darat masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sampai hari ini masih terlihat berlubang-lubang dan rusak parah selama bertahun-tahun lamanya. Tidak terlihat adanya i’tikat baik dari pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan setidaknya masuk kedalam agenda prioritas pemerintah daerah. Ironinya lagi, jalanan tersebut merupakan jalan umum yang sering dilewati pemerintah ketika berkunjung ke pulau ini. Kerusakan tersebut menjadi kendala besar karena akses jalan merupakan urat nadi pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi pun tidak bergerak maju sebab aktivitas masyarakat setempat dalam meningkatkan perekonomian belakangan ini diketahui hanya mengandalkan fasilitas seadanya saja. Oleh karena tidak tersedianya pabrik-pabrik yang akan mengolah ataupun menampung hasil panen sehingga kinerja para petani menjadi kurang maksimal, sekedar untuk memenuhi kebutuhan lokal saja.

Kemajuan pulau kundur tidak akan dapat terwujud jika tidak ada keseriusan pemerintah daerah untuk mengelolanya. Begitu juga dengan daerah-daerah disekitarnya yang juga perlu mendapatkan perhatian lebih. Pemerataan pembangunan dalam upaya meningkatkan mutu dan daya saing daerah harus kembali menjadi prioritas utama, karena turut berpengaruh terhadap keberhasilan program pembangunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ini menjadi PR utama bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten karimun untuk kembali kepada semangat otonomi daerah yang sesungguhnya karena selama ini pembangunan terkesan hanya terpusat di wilayah ibukota saja. (*)