Tanjungpinang — Kehadiran jaringan ritel modern Indomaret di Kota Tanjungpinang dinilai sebagai momentum strategis bagi pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) dan UMKM untuk “naik kelas”. Dengan jejaring ritel berskala nasional, produk-produk lokal Tanjungpinang kini memiliki pintu masuk untuk merambah pasar yang lebih luas hingga ke tingkat nasional.
Pengamat Ekonomi dari STIE Pembangunan Tanjungpinang, Dr. Satriadi, S.AP., M.Sc., memandang kehadiran ritel ini tidak hanya sekadar penambah pilihan belanja, tetapi juga sebagai pendobrak pola pemenuhan kebutuhan masyarakat serta standarisasi pelayanan toko modern di daerah.
“Ritel nasional mampu menjadi roda penggerak ekonomi dan berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tanjungpinang. Selain itu, mereka membawa standar SOP pelayanan konsumen dan manajemen keuangan yang profesional yang dapat diadopsi oleh peritel lokal,” ujar Satriadi usai dialog interaktif di RRI Tanjungpinang, Selasa (5/5/2026).
Menanggapi kekhawatiran masyarakat akan potensi matinya usaha kecil di sekitar gerai ritel, Satriadi merujuk pada ketegasan regulasi yang diterapkan Wali Kota Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah, S.H. Pemerintah Kota telah menetapkan syarat mutlak bagi ritel nasional, yakni wajib merekrut tenaga kerja tempatan dan memberikan ruang khusus bagi produk IKM lokal di gerai-gerai mereka.
Satriadi menilai kekhawatiran tersebut biasanya muncul di daerah yang lemah dalam pengawasan. Di Tanjungpinang, peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan mediator sangat krusial.
“Tugas pemerintah adalah menjamin agar usaha kelontong, pasar tradisional, dan UMKM tetap bisa berjalan berdampingan dengan ritel modern. Kehadiran ritel nasional ini harus dipandang sebagai peluang, bukan ancaman,” tegasnya.
Lebih lanjut, Satriadi menekankan bahwa kesempatan emas ini harus dimanfaatkan secara maksimal oleh sumber daya manusia (SDM) lokal. Dengan adanya persyaratan rekrutmen tenaga kerja daerah, anak-anak tempatan berkesempatan mendapatkan transfer ilmu mengenai manajemen ritel modern.
“Pemerintah kota sudah mengunci syarat-syarat mutlak demi kepentingan daerah. Sekarang, tinggal bagaimana pengawasan di lapangan dilakukan secara konsisten agar penyerapan tenaga kerja dan produk IKM benar-benar terlaksana sebagaimana yang diharapkan wali kota,” pungkasnya.
Dengan kolaborasi yang baik antara pengusaha nasional, pelaku usaha lokal, dan pengawasan pemerintah, kehadiran investasi ritel di Tanjungpinang diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang kompetitif namun tetap berkeadilan. (*/fji)