Nyimas Novi Ujian, Ketua Fraksi PKB DPRD Karimun. (ist)

Karimun, Lendoot.com –  Setelah mendengar penyampaian hasil kerja Pansus Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Fraksi PKB memberikan beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Di antaranya transparansi dalam pengelolaan BMD tersebut.

“Sesuai dengan amanat peraturan pemerintah, pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, dan efesiensi, dan akuntabilitas,” ujar Nyimas kepada Lendoot.com, kemarin.

Nyimas juga mengingatkan bupati dan wakil bupati dapat memahami dan melaksanakan dasar pengelolaan tersebut dengan benar. “Alasannya, agar ke depannya tidak menimbulkan keresahan sosial yang membuat kredibilitas pemerintah daerah menjadi rendah di mata masyarakat,” tegasnya.

Fraksi PKB juga mengingatkan bupati dan wakil bupati agar dalam menetapkan figur yang  menduduki jabatan satuan kerja perangkat daerah yang menangani pengelolaan daerah ini adalah figur pejabat yang kapabel, kredibel dan memahami pentingnya pengelolaan barang milik daerah.

Alasannya,  agar setiap pelaksanaan perencanaan, pengadaan, penyaluran, pemeliharaan, dan pengamanan serta penggunaan barang milik daerah dapat berjalan efesien, efektif, dan transparan. Sehingga barang milik daerah yang dikelola dengan baik itu nantinya dapat dirasakan manfaatnya, khususnya sebagai sarana peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (*/sjs)