Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Plus DPRD Karimun, Sulfanow Putra. (ist)
Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Plus DPRD Karimun, Sulfanow Putra. (ist)

Karimun, Lendoot.com – Sejak ditetapkan kenaikan tarif pas pelabuhan domestik Tanjun Balai Karimun, dari Rp 2.500 menjadi Rp 5.000, hingga saat ini tak kunjung ada kesepakatan pembagian hasilnya.

Pembagian antara PT Pelindo I Cabang Tanjung Balai Karimun dengan Pemkab Karimun melalui PT Karya Karimun Mandiri (PT KKM) yang membawahi badan usaha kepelabuhanan (BUP) Karimun, tak juga putus karena PT Pelindo masih berpegang teguh pada permintaan pembagiannya sama rata.

Padahal, seperti diungkapkan Sulfanow Putra, Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Plus DPRD Karimun, Kesepakatan awalnya Pemkab Karimun mendapat 60 persen dan PT Pelindo mendapat 40 persen. Pada kenyataannya, kesepakatan ini tidak ditepati PT Pelindo Cabang Tanjung Balai Karimun. PT Pelindo disebut masih berkeinginan mendapatkan jatah 50:50.

“Kita minta PT Pelindo dewasalah dalam berbisnis. Kesepakatan awalnya 60:40, sekarang dia ngotot minta fifty fifty (50:50). Kita sangat menyesalkan kalau kejadiannya seperti ini. PT Pelindo I Cabang Tanjung Balai Karimun, harus tahu diri dan gunakan etika bisnis yang baik lah,” ujar Sulfanow Putra dengan nada geram menyoal belum sepakatnya juga pembagian pas pelabuhan tersebut.

Maksud PT Pelindo I itu agar tahu diri, jelas Sulfanow Putra, karena kenaikan pas pelabuhan dari Rp 2.500 menjadi Rp 5.000, itu melalui proses panjang persetujuan banyak pihak.

Putra mengatakan, Bupati Karimun, DPRD Karimun, tokoh masyarakat dan stakeholders lainnya di Kabupaten Karimun ini terlibat menyetujui kenaikan pas pelabuhan domestik tersebut. Alasannya karena sama-sama berkeinginan ada peningkatan PAD (pendapatan asli daerah).

“Setelah kita sama-sama bahas, kita sama-sama sepakat menaikkannya (pas pelabuhan-red), tak tahunya mereka (PT Pelindo-red) mintanya seperti itu. Ini kan tidak bagus buat kita, sebab kita harus mempertanggugjawabkannya ke masyarakat. Sebab yang dikumpulkan itu uang rakyat,” tegasnya dengan nada kesal.

Sebelumnya, pernah ada pertemuan dalam bentuk hearing dengan PT Pelindo terkait hal ini. Saat itu PT Pelindo belum bisa memberikan kesepakatannya dengan alasan masih menunggu keputusan dari PT Pelindo I Medan.

Selanjutnya, Putra mengatakan masyarakat akan tergerak berunjukrasa jika PT Pelindo tidak menjalani kesepakatan awal terkait pembagian pas pelabuhan tersebut.

“Memang sudah ada sinyal sejumlah eleman masyarakat ingin bergerak atas kondisi ini. Sebagian besar ingin berunjukrasa saja di PT Pelindo jika tak ada niat baiknya untuk meluruskan kesepakatan ini,” ungkapnya. (*)

Baca Juga: