Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyampaikan tanggapan atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Batam terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam pada Senin (15/9/2025), yang dipimpin oleh Ketua DPRD Batam, Muhammad Kamalludin.
Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, mewakili Wali Kota Batam, menjelaskan sejumlah isu strategis yang disoroti oleh seluruh fraksi.
Respons Pemko Batam atas Pandangan Fraksi
- Fraksi Partai NasDem
Pemko Batam berkomitmen meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan inovasi digital pada pajak dan retribusi. Hal ini dilakukan tanpa membebani masyarakat, khususnya UMKM. Pengawasan pembangunan infrastruktur akan dilakukan secara berkala untuk meningkatkan daya saing daerah.
- Fraksi Partai Gerindra
Menanggapi isu retribusi parkir, Pemko telah mengimplementasikan hasil kajian sejak 1 September 2025 dan memberikan pelatihan kepada juru parkir. Untuk pengelolaan sampah, Pemko menambah armada, sarana, dan membentuk UPTD khusus persampahan.
- Fraksi PDI Perjuangan
Pemko menekankan pembangunan partisipatif dengan alokasi anggaran yang merata, termasuk di wilayah hinterland. Pengawasan pembangunan dilaksanakan melalui SiRUP dan sistem e-procurement. Selain itu, Pemko mengalokasikan dana untuk pelatihan tenaga kerja, pembinaan UMKM, dan beasiswa.
- Fraksi Partai Golkar
Pemko berkomitmen untuk menurunkan angka stunting melalui peningkatan gizi ibu dan balita. Dukungan terhadap ekonomi kerakyatan dilakukan melalui penguatan UMKM dan pasar tradisional. Di bidang TI, Pemko akan membangun jaringan intra-pemerintah dan memberikan pelatihan bagi ASN untuk mendukung digitalisasi pelayanan.
- Fraksi PKS
Pemko melaporkan hasil skrining kesehatan siswa yang menemukan 23 anak berisiko diabetes. Penanganannya dilakukan melalui edukasi dan monitoring. Terkait kemacetan, Pemko berupaya menambah lajur jalan, meningkatkan transportasi publik, dan menertibkan parkir.
- Fraksi PKB
Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Batam pada 2024 mencapai 6,69%, sementara tingkat pengangguran turun menjadi 7,68%. Pemko tetap fokus menekan angka pengangguran melalui pelatihan dan job fair. Belanja pegawai yang masih tinggi akan diturunkan secara bertahap.
- Fraksi PAN-Demokrat-PPP
Pemko berkomitmen memfasilitasi dokumen kependudukan anak usia wajib belajar. Anggaran infrastruktur difokuskan pada pemeliharaan jalan, revitalisasi kantor, pembangunan taman, dan sekolah baru.
- Fraksi Hanura-PSI-PKN
Pemko menjelaskan bahwa perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi buruh bangunan adalah tanggung jawab pemberi kerja. Pemko mengapresiasi dukungan fraksi terhadap alokasi belanja pendidikan dan kesehatan yang sesuai regulasi.
“Demikian tanggapan atas pandangan umum fraksi. Kami menyadari belum seluruh poin dapat ditanggapi dalam forum ini, dan akan dilengkapi dalam pembahasan teknis bersama Badan Anggaran DPRD,” ujar Firmansyah mengakhiri paparannya. (rst)