Karimun, Lendoot.com – Kepemimpinan Bupati Karimun Aunur Rafiq dan Wakil Bupati Anwar Hasyim, termasuk para jajarannya di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Karimun, saat Rapat Paripurna Pemaparan Kerja Banggar DPRD Karimun dalam agenda pembahasan Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2018, Selasa sore (2/7/2019).

Pandangan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Karimun yang dibacakan Samsul dari Fraksi Golkar mencecar berbagai kritikan bagi kinerja beberapa OPD, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Puskesmas termasuk RSUD M Sani.

Kritikan itu berdasar dari catatan-catatan BPK RI Perwakilan Kepri yang perlu ditindaklanjuti. Antara lain; agar memperbaiki tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BUMD, pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti RSUD M Sani, Puskesmas, jasa pelayanan, memperbaiki pengelolaan alokasi dana desa (ADD), memperbaiki akuntabilitas pengelolaan aset daerah yang sudah tidak layak pakai, termasuk kinerja ASN.

“Oleh karena itu Banggar menyarankan kepada Bupati dan jajarannya untuk melakukan langkah strategis. Termasuk penganggaran dalam penyusunan laporan keuangan secara baik. Sehingga permasalahan yang menjadi catatan BPK RI dapat segera dilakukan perbaikan dan tidak terjadi lagi pada tahun mendatang,” kata Samsul.

Disamping itu banggar mencatat, realisasi pendapatan daerah ditahun 2018 dinilai menurun dan tercapai Rp289.480.277.394,25, atau dengan presentase 87,93 persen. Sedangkan tahun 2017 lalu mencapai 95,37 persen. Sehingga diminta agar Bupati Karimun Aunur Rafiq beserta jajarannya dapat lebih memaksimalkan pendapatan yang telah ada, serta melakukan inovasi-inovasi agar terus terjadi peningkatan pendapatan.

Dalam penyampaiannya, Samsul mengatakan delapan fraksi di DPRD Kabupaten Karimun menyetujui ranperda LPPD tahun anggaran 2018 Bupati Karimun, untuk disahkan menjadi Perda.

Sementara itu, Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan, meski seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Karimun menyetujui ranperda LPPD tahun anggaran 2018, namun terdapat beberapa catatan yang menurutnya sebagai bentuk motivasi yang diberikan kepada seorang kepala daerah, untuk memperbaiki kinerja.

“Khususnya di dinas-dinas tadi seperti yang kita dengar sama-sama, ada BUMD, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muhammad Sani, Dinas PU, Dinas Pendidikan, BPKAD atau yang menangani bagian aset. Catatan itu tidak jauh dari hasil rekomendasi dari BPK RI. Akan kita tindaklanjuti rekomendasi tersebut selama 60 hari kedepan,” jelas Rafiq.

Dikatakan, catatan yang diberikan oleh DPRD Karimun merupakan catatan administratif yang harus dilakukan. Bisa saja nanti dalam bentuk perbaikan kinerja dari masing-masing OPD.

Mengenai realisasi pendapatan tahun anggaran 2018 sebagaimana yang disampaikan Banggar, Rafiq mengaku bahwa capaian realisasi tahun sebelumnya juga dinilai sama saja, karena Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sudah didapat sebanyak tujuh kali berturut-turut hingga tahun 2019 ini.

Dijelaskan, menurunnya hasil pendapatan dikarenakan banyak faktor. Yang berimbas kepada PAD kita. Salah satunya adalah tutupnya perusahaan, seperti PT.KDH, PT.BGMM, kemudian ada penurunan ekspore tambang, karena memang permintaan dari Singapura dan Kabupaten Kota di Kepri yang menurun. Juga imbas dari retribusi galian C yang juga tidak tercapai.

Selain itu, target kita dari dana peirmbangan mulai dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), termasuk dana transfer Provinsi dinilai tidak tercapai. Sehingga mengakibatkan pendapatan juga tidak capai target.

“Tapi ada beberapa yang tercapai, bahkan berlebih. Artinya ini kan bisa saling mengisi,” katanya.

Rafiq berharap, agar di tahun 2019 tidak berbeda jauh relisasi yang dapat dilakukan.

“Karena kita lihat juga. Tentunya kita masih berharap terhadap dari dana perimbangan pusat. Agar dapat meningkat,” harap Rafiq.(kmg/trirahardi)