Tanjungpinang, Lendoot.com – Untuk penguatan pengamanan jaring sandi di lingkungan Pemko Tanjungpinang, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tanjungpinang bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggelar rapat teknis Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD).
Rapat yang digelar Rapat yang berlangsung di kantor wali kota Tanjungpinang ini, kemarin itu, membahas tentang rancangan nota kesepakatan pemanfaatan aplikasi Siberchat dan Selection di lingkungan Pemko Tanjungpinang,
Rapat dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Thamrin Dahlan. Ada juga Kepala Bagian Pemerintahan Raja Kholidin, Kepala Bagian Hukum, Lia Adhyatni, Kepala Bagian Perekonomian, Hamerudin, Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo, Ririn Noviana, serta perwakilan anggota tetap TKKSD dari Bappelitbang dan BPKAD.
Dalam rapat tersebut, dibahas kerja sama mengenai pemanfaatan aplikasi Siberchat dan Selection. Thamrin Dahlan menyatakan kolaborasi antara Diskominfo dan BSSN ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat keamanan data dan informasi di lingkungan pemko Tanjungpinang.
“Penggunaan aplikasi siberchat dan selection akan memberikan perlindungan tambahan terhadap ancaman siber yang terus berkembang,” ujar Thamrin.
Dengan dilaksanakan rancangan kerja sama ini, Thamrin berharap jaring komunikasi sandi (JKS) di kota Tanjungpinang semakin kuat, terutama dalam pemanfaatan jaring komunikasi sandi antar perangkat daerah, internal perangkat daerah, dan pimpinan daerah di lingkungan pemko Tanjungpinang.
Ketua Tim Direktorat Operasi Sandi BSSN, Laksono Gustami, secara virtual, menjelaskan bahwa direktoratnya bertugas memberikan layanan di bidang kriptografi dan steganografi, yang salah satunya adalah melindungi kerahasiaan data baik dalam penyimpanan maupun pengiriman.
“Layanan kriptografi siberchat dan selection digunakan untuk mengamankan file elektronik pada semua tingkatan klasifikasi, dari biasa hingga sangat rahasia,” papar Laksono.
Implementasi aplikasi siberchat dan selection dalam mengamankan berbagai klasifikasi file elektronik diharapkan dapat membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.
“Aplikasi ini akan mendukung pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya,” tambahnya. (fja)