Ilistrasi SPPD Fiktif. (net/ist)
Ilistrasi SPPD Fiktif. (net/ist)

Bintan – Sejumlah warga Bintan melaporkan anggota Komisi III DPRD Bintan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang. Warga menduga oknum DPRD twesebut melakukan perjalanan dinas fiktif ke Jakarta, sehingga diduga kuat merugikan keuangan negara.

Dalam laporan itu, para anggota Komisi III DPRD Bintan disebutkan melakukan penggelembungan dana penginapan dan penggunaan dana fiktif dengan modus kunjungan kerja di Jakarta tahun 2016. Laporan masuk ke Kejari Tanjungpinang pada 4 April 2017.

“Laporan kami sudah diterima oleh bagian Tata Usaha Kejari Tanjungpinang TU,” kata Djumadin, mewakili para pelapor di Bintan seperti dikutip dari sindobatam.com, Minggu (9/4/2017).

Djumadin mengatakan, dugaan penyelewenangan keuangan negara yang dilakukan oleh para wakil rakyat itu dilakukan dengan cara membuat invoice palsu, yang seolah-oleh diterbitkan oleh agen travel perjalanan KAHA.

Dalam invoice itu terdapat kejanggalan, di antaranya, hanya ada satu tanda tangan yang dibubuhkan atas nama Fiven Sumanti, Ketua Komisi III DPRD Bintan. Meski hanya ditandatangani oleh Fiven, namun dana perjalanan telah dicairkan secara keseluruhan kepada seluruh anggota Komisi III.

“Jadi, mereka ini merakayasa invoice untuk menggelumbngkan biaya sewa hotel dan mencairkan anggaran kunjungan kerja. Kami sudah konfirmasi ke pihak travel KAHA, mereka tidak mengakui invoice tersebut,” ujar Djumadin.

Dari data invoice yang diduga dipalsukan itu, sedikitnya 7 anggota DPRD Bintan menginap di Lumire Hotel & Convention Center di daerah Senen, Jakarta Pusat. Dalam invoice itu, tertera rate harga Rp937.500 per malam atau Rp1.875 juta untuk dua malam. Djumadin berharap Kejari Tanjungpinang mengusut kasus ini sampai tuntas, karena ada unsur korupsi dengan merugikan keuangan negara.

Kepala Seksi Bidang Inteligen (Kasiintel) Kejari Tanjungpinang Andi Arief saat dikonfirmasi mengaku sudah menerima laporan dari warga, terkait dugaan penyelewengan anggaran yang dilakukan Komisi III DPRD Bintan.
Ia menegaskan, penanganan kasus ini, sudah diambil alih pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri.

“Memang dilaporkan kepada kami, namun untuk penanganannya diambil alih Kejati Kepri,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, Ketua Komisi III DPRD Bintan Fiven Sumanti belum dapat dikonfirmasi. Nomor telepone selulernya yang biasa dihubungi, tidak aktif. (**)