Karimun, Lendoot.com – Sudah jadi rahasia umum, ekonomi Kabupaten Karimun umumnya, khususnya Pulau Karimun masih didominasi pihak tertentu, atau bisa disebut masih dikuasai etnis tertentu.
Secara umum, beberapa kelompok etnis yang secara historis atau karena faktor lainnya lebih dominan dalam dunia bisnis di Karimun ini.
Bagi yang berfikir negatif, ini bisa menjadi hambatan usaha atau bisnis masyarakat lokal dapat berjalan, atau berkembang. Hanya saja, di sisi lain, bagi yang berfikir positif ini juga bisa menjadi tantangan bagi pebisnis lokal.
Dominasi bisnis oleh pihak tertentu bisa memiliki dampak positif dan negatif bagi ekonomi lokal Karimun.
Positinya, investasi besar yang dominan biasanya memiliki modal yang lebih besar, sehingga dapat melakukan investasi besar dalam berbagai sektor. Ini berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Usaha-usaha besar itu dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.
Dampak positif lainnya, adanya pengembangan infrastruktur. Mereka juga akan berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung bisnis mereka, seperti pelabuhan, dan alat transportasinya yang pada akhirnya juga bermanfaat bagi masyarakat luas.
Di samping itu, ada dampak negatifnya, salah satunya ketergantungan ekonomi. Jika terlalu banyak sektor dikuasai oleh satu atau beberapa pihak, maka ekonomi lokal menjadi sangat tergantung pada mereka.
“Jika terjadi krisis atau perubahan kebijakan, dampaknya bisa sangat terasa. Harga-harga bisa tidak terkendali, karena bisa dimonopoli,” ujar seorang pelaku bisnis lokal yang namanya enggan disebua nama, pagi tadi.
Dampak negatif lainnya, persaingan menjadi tidak Ssehat. Dominasi pasar oleh beberapa pemain besar bisa menghambat pertumbuhan usaha kecil dan menengah.
Yang paling dikhawatirkan adalah dampak negatif berupa kesenjangan sosial. Ketimpangan pendapatan bisa semakin lebar jika hanya segelintir orang yang menikmati keuntungan dari pertumbuhan ekonomi.
“Untuk mengatasi masalah dominasi bisnis oleh pihak tertentu, beberapa langkah yang bisa diambil adalah. Misalnya, dengan penguatan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah),” ujar pelaku UMKM menambahkan.
Di sini, pemerintah daerah perlu hadir. Pemerintah darah harus memberikan dukungan yang lebih besar kepada UMKM melalui pelatihan, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran.
“Solusi lainnya, Koperasi. Ini juga dapat mendorong pembentukan koperasi untuk memberdayakan masyarakat dan menciptakan ekonomi yang lebih inklusif,” ujar pelaku usaha lainnya.
Solusi lainnya, membuka peluang bagi investor asing, namun dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat lokal dan keberlanjutan lingkungan.
Yang paling banyak dikeluhkan, khsusunya kontraktor lokal adalah banyaknya ‘kue-kue’ proyek dikuasai para pebisnis tertentu tersebut.
“Perlu adanya transparansi dalam pengelolaan bisnis dan pemerintahan untuk mencegah praktik monopoli dan korupsi,” tegas seorang kontraktor lokal.
Peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan juga perlu digesa pemerintah daerah. “Masyarakat lokal perlu dibekali dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing di dunia usaha,” pungkas warga lainnya. (msa)