Ketua KPU Kabupaten Karimun, Eko Purwandoko. (ist)

Karimun, Lendoot.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karimun belum dapat memastikan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Karimun digelar pada Desember 2020.

KPU Karimun menilai pelaksanaan Pilkada serentak yang direncanakan pada Desember mendatang, menindaklanjuti lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang (Perppu) Pilkada Nomor 2 Tahun 2020, belum dipastikan final di tengah pandemi Covid-19.

Ketua KPU Karimun Eko Purwandoko mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan jadwal pelaksanaan tahapan Pilkada yang ditunda. Saat ini, KPU Karimun masih menunggu adanya kabar resmi dari KPU RI.

“Di dalam Perppu nomor 2 tahun 2020 itu dibunyikan bahwasanya Pilkada akan dilaksanakan di Desember 2020, tapi kan ada catatan kembali dengan mempertimbangkan kondisi wabah Covid-19 ini, apabila tidak memungkinkan akan dilakukan penundaan kembali,” kata Eko, Senin (18/5/2020).

Ia menyebutkan, penundaan dilakukan KPU RI terhadap tahapan pelaksanaan Pilkada pada Maret lalu merujuk dengan ditetapkannya status darurat Covid-19 oleh Pemerintah.

Lanjutnya, tentu untuk melanjutkan tahapan Pilkada, KPU harus menunggu sampai Pemerintah mencabut status darurat Covid-19 tersebut.

“Sampai saat ini kan belum dicabut, dan kita juga tidak tau apakah status darurat itu akan berakhir atau kembali diperpanjang. Apabila diperpanjang, sudah dipastikan pelaksanaan Pilkada akan digelar pada 2021,” ujarnya.

Menurut Eko, KPU RI telah menyurati Pemerintah Pusat untuk menanyakan terkait status darurat itu. Namun, sampai saat ini KPU RI masih belum mendapatkan balasan dari Pemerintah.

“Ada dua hal yang ditanyakan KPU RI, antara lain kapan akan berakhirnya status darurat yang saat ini masih berlangsung dan apakah setelah berakhir akan ada masa pemulihan. Jadi menunggu itu karena sampai hari ini belum ada balasan dari Pemerintah,” katanya.

Mengenai kemungkinan akan diperpanjangnya lagi status darurat Covid-19, Eko mengatakan, apabila itu terjadi otomatis Pilkada dipastikan akan diundur sampai awal 2021.

“Hitungan KPU, Pilkada bisa dilaksanakan Desember itu jika awal Juni ini kita sudah bisa melanjutkan tahapan. Kan pengunduran Pilkada terjadi 3 bulan ini, sehingga awalnya jadwal pada bulan September karena adanya penundaan jadi bergeser Desember. Dan apabila diperpanjangan lagi status darurat, itu dipastikan akan diundur lagi,” katanya.

Nantinya juga, kata Eko untuk melanjutkan tahapan itu harus ada kesepakatan antara KPU, DPR dan Pemerintah terlebih dahulu baru dapat ditetapkan kapan pastinya pelaksanaan.

Sejauh ini, menurut Eko tahapan Pilkada Karimun telah sampai ke tahapan pengrekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

“Ada tiga tahapan yang terpaksa ditunda yakni pelantikan PPS, Coklit data pemilih dan Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data pemilih,” tutupnya.(rk)