Pendatatanganan nota kesepahaman dalam rangka pengawasan lalu lintas barang, sarana pengangkutan laut dan pertukaran data terkait surat persetujuan berlayar serta surat tanda kebangsaan kapal Indonesia di wilayah Bea Cukai Batam, Selasa (15/1/2019).
Pendatatanganan nota kesepahaman dalam rangka pengawasan lalu lintas barang, sarana pengangkutan laut dan pertukaran data terkait surat persetujuan berlayar serta surat tanda kebangsaan kapal Indonesia di wilayah Bea Cukai Batam, Selasa (15/1/2019).

Batam, Lendoot.com – Dalam melaksanakan pengawasan impor, cukai dan ekspor ilegal di wilayah Selat Malaka, Pesisir Timur Sumatera dan Batam, pemerintah pusat telah menyusun 11 langkah strategis. Langkah ini terbagi dalam tiga  bagian besar, yaitu program sinergi.

Salah satu dari langkah tersebut adalah penertiban pelabuhan tidak resmi atau sering dikenal sebagai pelabuhan tikus, guna mencegah adanya pemasukan serta pengeluaran barang ilegal dari kawasan bebas Batam. Dan pengelolaan ship to ship area guna mencegah modus penyelundupan barang dengan cara pembongkaran di tengah laut dari kapal ke kapal.

Kemudian, pertukaran data terkait kapal kapal yang berangkat dari pelabuhan, baik tujuan luar negeri maupun antarpulau. Membentuk Maritime Domain Awareness (MDA) guna menciptakan pola monitoring yang sinergis antar instansi dalam rangka pengawasan kemaritiman.

Selanjutnya, kewajiban penggunaan Automatic Identification System (AIS) bagi seluruh kapal di Indonesia guna mempermudah pengawasan kapal yang membawa barang impor. Pembatasan kecepatan bagi kapal non-pemerintah serta non-militer guna menanggulangi penyelundupan dengan kapal kecil berkecepatan tinggi.

Penerbitan kuota impor di Free Trade Zone Batam dan penertiban kuota barang kena cukai yang masuk ke kawasan FTZ sehingga tidak terjadi operasi kuota penyalahgunaan kuota. Pemanfaatan analisis komunikasi berbasis IT untuk mendeteksi atau mencari pelanggaran terduga pelaku pelanggaran tindak pidana.

Melakukan patroli laut bersama DJBC, TNI-Polri di daerah perairan sekitar Batam dan Pesisir Timur Sumatera serta operasi di daerah asal atau tujuan penyelundupan barang impor. Ini bagi barang impor yang tidak memenuhi kewajiban pabean serta tidak membayar bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor.

Dan yang terakhir adalah pengawasan berlapis terhadap barang eks-impor ilegal yang diangkut antarpulau dengan tujuan wilayah pelabuhan Tanjung priok (dari Batam dan Pontianak). (riandi)

Tingkatkan Efektivitas Pengawasan, BC-Ditjen Hubla Teken Nota Kesepahaman

Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) menandatangani nota kesepahaman dalam rangka pengawasan lalu lintas barang, sarana pengangkutan laut dan pertukaran data terkait surat persetujuan berlayar serta surat tanda kebangsaan kapal Indonesia.

Kerjasama oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tersebut turut disaksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Djahjanto, Jaksa Agung H. M. Prasetyo, Ketua KPK RI Agus Rahardjo dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhur Binsar Panjaitan.

Pendatatanganan tersebut dilakukan di wilayah Bea Cukai Batam, Selasa (15/1/2019) dalam kegiatan peluncuran program Nasional penertiban kawasan bebas Batam dan pesisir Timur Sumatera.

Ini guna meningkatkan maritime awareness, mengintegrasikan pola serta sistem pengawasan yang dilakukan Kementerian serta lembaga yang memiliki kewenangan hukum di laut.

Menurut Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi, melihat modus-modus yang terus berkembang dihadapi aparat penegak hukum, maka sinetgi antara Bea Cukai dan Didjen Hubla merupakan salah satu upaya nyata meningkatkan efektivitas pengawasan.

“Dimana Indonesia merupakan negara Kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.499 pulau dari Sabang sampai Merauke dengan luas total wilayah mencapai 7,81 juta km yang terdiri dari 3.25 juta km lautan dan 2.55 juta km zona ekonomi eksklusif,” tuturnya.

Meru menjelaskan, lingkup nota kesepahaman ini mencakup pertukaran data dan informasi, sosialisasi terkait peraturan, kebijakan dan kewenangan masing-masing instansi dan kerjasaman lainnya dibidang pengawasan laut.

“Elemen data yang dipertukarkan meliputi data elektronik dan data non elektronik terkait pengawasan lalu lintas barang dan sarana pengangkut laut,” jelasnya. (riandi)