Natuna – Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), menggelar Rapat Koordinasi Kerjasama Lintas Sektor. Rakor ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana aksi pencegahan kekerasan terhadap anak di Natuna.
Kegiatan berlangsung di ruang rapat lantai II Kantor Bupati Natuna pada Senin (10/11/2025), dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Varianto.
Rakor ini dihadiri oleh peserta lintas sektor yang sangat beragam, termasuk perwakilan Forkopimda, Kepala OPD terkait, Camat, Lurah, Kepala Desa, Kepala Sekolah, serta perwakilan dari organisasi perempuan, LSM, organisasi kepemudaan, dan tokoh masyarakat.
Mencari Kekurangan dalam Perlindungan Anak
Sekda Boy Wijanarko Varianto menyampaikan bahwa rapat ini adalah langkah krusial untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap program perlindungan anak yang sudah berjalan.
“Melalui kegiatan ini kita bisa mengetahui di mana letak kekurangan kita, sehingga masih terjadi kasus kekerasan terhadap anak di daerah kita,” ungkap Boy.
Ia menegaskan bahwa sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap anak berhak memperoleh perlindungan secara fisik, verbal, maupun psikis. Oleh karena itu, seluruh unsur masyarakat diharapkan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak.
Boy juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara hak anak untuk dilindungi dan kewajiban pendidik dalam membentuk karakter disiplin peserta didik.
“Guru bukan hanya bertugas mengajar, tapi juga mendidik. Maka peran orang tua dan masyarakat sangat dibutuhkan agar pendidikan karakter tetap berjalan tanpa harus melanggar aturan,” tambahnya.
Masukan dari Para Pendidik
Kepala DP3AP2KB Natuna, Sri Riawati, melaporkan bahwa pihaknya secara rutin melaksanakan aksi pencegahan kekerasan di sekolah-sekolah dan desa-desa, bekerja sama dengan Polres Natuna sebagai pendamping.
Di akhir kegiatan, beberapa kepala sekolah menyampaikan masukan dan keluhan terkait penerapan aturan. Para pendidik berharap adanya kejelasan dan pendampingan hukum agar upaya pembentukan karakter dan pendisiplinan siswa tetap dapat dilakukan tanpa menyalahi aturan perlindungan anak yang berlaku.
Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan setiap anak di Natuna mendapatkan perlindungan, kasih sayang, serta ruang tumbuh yang sehat dan aman. (*/rsd)
