Batam – Badan Pengusahaan (BP) Batam menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, pada Senin (15/9/2025). Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, ini beragenda Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BP Batam tahun 2026.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Kepala Li Claudia Chandra dan jajaran deputi lainnya hadir dalam pertemuan tersebut.
Dalam rapat, Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Anggaran BP Batam tahun 2026 sebesar Rp 2.447.948.530.000. Anggaran ini diharapkan mampu mendukung arah kebijakan nasional pada Asta Cita serta pengembangan wilayah Batam.
Pembangunan Infrastruktur Sesuai Arahan Presiden
Amsakar Achmad menjelaskan, alokasi anggaran BP Batam sebesar Rp 2,447 triliun dan anggaran Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 2,880 triliun akan digunakan untuk mendukung arahan dari Presiden RI, Prabowo Subianto.
Anggaran belanja 2026 akan difokuskan untuk:
- Meningkatkan investasi melalui pengembangan kawasan strategis ekonomi yang berkelanjutan.
- Meningkatkan kinerja BP Batam sebagai lembaga yang mengelola, mengembangkan, dan membangun KPBPB.
Sementara itu, anggaran RM akan mendanai pengembangan KPBPB, meliputi prasarana konektivitas darat, laut, dan udara; prasarana sumber daya air, aset, dan lingkungan; serta prasarana pengembangan kawasan.
“Dalam arahannya, Bapak Presiden meminta agar pengembangan Batam dimulai dari pembangunan infrastruktur, agar perekonomian dapat berjalan hingga kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana,” kata Amsakar.
Amsakar menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Komisi VI DPR RI atas dukungan mereka. “Dukungan yang diberikan tentunya menjadi penguat motivasi bagi BP Batam dalam memenuhi komitmen untuk mewujudkan KPBPB Batam menjadi kawasan ekonomi yang inklusif dan modern di masa depan,” tutup Amsakar. (rst)