Bawaslu sosialisasi Undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum di Kabupaten Karimun
Bawaslu sosialisasi Undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum di Kabupaten Karimun

Karimun, Lendoot.com – Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) Republik Indonesia (RI) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Karimun menggelar sosialisasi undang – undang no 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di Gedung Nilam Sari Pemkab Karimun, Minggu (8/4/2018) siang.

Dalam sosialisasi tersebut, dihadiri tokoh masyarakat, perwakilan KPU, Panwaslu, LSM dan Mahasiswa serta pelajar di Kabupaten Karimun, perwakilan Bawaslu RI Asep, Anggota Komisi II DPR RI Dwi Ria Lathifa, Komisioner Panwaslu Karimun Devisi hukum penindakan dan pelanggaran Muhammad Fadli.

Komisioner Panwaslu Karimun Devisi hukum penindakan dan Pelanggaran Muhammad Fadli mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada penyelenggara pemilu serta masyarakat mengenai UU Nomor 7 tentang pemilu.

“Kita harapkan pelaksanaan pemilu bisa berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Pemilu merupakan proses demokrasi untuk kemajuan daerah, untuk itu perlu pengawasan semua pihak,” kata Fadli

Fadli menyebutkan, dalam UU nomor 7 tahun 2017 terdapat beberapa perubahan terhadap kewenangan Panwaslu terkait sengketa pemilu, yakni Panwaslu nantinya dapat menerima, mengkaji hingga memutuskan permasalahan sangketa pemilu melalui sistem peradilan.

“Jadi di sini Bawaslu melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) sangat berperan untuk menindak segala bentuk pelanggaran pemilu. Di Karimun insyaAllah akan terbentuk pada Agustus mendatang,” katanya.

Fadli mencontohkan, seperti halnya penetapan daftar calon tetap (DCT) oleh KPU, apabila pada prosesnya terdapat sengketa maka nantinya pihak yang bersengketa akan mengajukan sengketa melalui Panwaslu.

Selain itu, dalam undang undang tersebut juga akan merubah status Panwaslu di Kabupaten Kota, di mana dari Panlok akan menjadi badan sama seperti KPU.

“Di tahun 2018 ini, panwas kabupaten kota akan di evaluasi. Jadi Panwas hampir sama statusnya dengan KPU Kabupaten Kota dari Panlok menjadi badan,” katanya. (Riandi)