Ketua Bawaslu Karimun, Nurhidayat
Ketua Bawaslu Karimun, Nurhidayat

Karimun, Lendoot.com – Pengamanan dalam proses pelipatan surat suara di gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karimun dinilai tak maksimal. Pasalnya, untuk memeriksa para petugas pelipat dari kalangan ibu-ibu tidak disiagakan Polisi Wanita (Polwan), sehingga dikhawatirkan luput dari pengawasan secara ketat.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karimun, Nurhidayat mengatakan, Bawaslu Karimun tetap turun tangan melakukan pengawasan proses pelipatan surat suara tersebut. Ini dilakukan guna memastikan agar semua dapat berjalan dengan lancar.

“Kami masih cek syarat dan kebutuhan pengamanan, dan berapa jumlah persoinil yang bekerja melipat surat suara dari kaum ibu-ibu. Karena nanti akan diperiksa mulai masuk kedalam ruangan sampai akan keluar, kan tak mungkin teman-teman keamanan dari laki-laki maru periksa yang perempuan. Ini sudah kita sampaikan ke KPU.”

“Memang sampai saat ini belum tampak adanya kerawanan itu, tapi kondisi ini sangat disayangkan, sehingga saya sudah berkordinasi agar KPU memminta kepolisian agar secepatnya ada Polwan yang turut disiagakan,” kata Nurhidayat, saat meninjau proses pelipatan surat saura di gudang KPU, Gedung Alpacino Jalan Pertambangan, Kamis (7/3/2019).

Permintaan Bawaslu Karimun ke KPU Karimun segera berkoordinasi dengan Kepolisian untuk secepatnya meminta bantuan personil pengamanan dari polwan, kata Nurhidayat, mengingat pekerja pelipatan surat suara di gudang KPU Karimun rata-rata perempuan.

Nurhidayat menambahkan, sebelum tahapan pelipatan surat suara dilakukan, pihaknya juga telah menyampaikan beberapa rekomendasi kepada KPU Karimun. Seperti soal penerangan di gudang KPU yang dijadikan sebagai tempat pelipatan surat suara. Pendingin berupa kipas angin atau blower juga perlu disediakan. Selanjutnya harus ada kantong pembugkus kotak suara yang dihususkan untuk wilayah pulau-pulau.

“Dari beberapa rekomendasi Bawaslu itu sudah ditindaklanjuti, hanya hari ini saat kita tinjau, ternyata masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Seperti posisi petugas pelipat surat suara harus diatur berjejer membentuk barisan, bukan berkelompok-kelompok membentuk linkaran. Tujuannya agar mudah kita awasi per barisnya. Petugas pun lebih mudah menyortir dan melipat surat suara, sehingga yang rusak dapat dengan mudah diasingkan,” tambahnya.

Hanya saja, karena tahapan pelipatan surat suara dinilai masih awal dan dapat dikategorikan sebagai ujicoba melihat kelemahan yang ada, sehingga Nurhidayat mengaku masih memaklumi kondisi itu.

“Saya tadi masuk dan duduk didalam gudang tempat pelipatan surat suara, coba memantau dan memang agak ribet sih. Karena fokus kita terpecah-pecah, terlalu banyak kelompok-kelompok. Mudah-mudahan ini secepatnya diatur ulang agar bisa berbaris,” jelas Nurhidayat.

Sementara, Ketua KPU Kabupaten Karimun, Eko Purwandoko mengatakan, ada 190 tenaga pelipat surat suara, yang dibagi kedalam dua sift. Pada sift pagi dimulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB, kemudian dilanjutkan sift kedua hingga pukul 23.00 WIB.

“Ya memang lebih banyak petugas pelipatan dari kaum ibu-ibu, bisa kita lihat presentasenya mencapai hampir 80 persen dari 190 orang itu,” kata Eko.

Atas rekomendasi Bawaslu, Eko pun bersedia berkoordinasi dengan Polres Karimun untuk penambahan personil pengamanan, dari Polwan Polres Karimun guna memudahkan pemeriksaan terhadap petugas pelipatan surat suara.(muhamadsarih)