Gubernur Kepri Nurdin Basirun, (istimewa)
Gubernur Kepri Nurdin Basirun, (istimewa)

Kepri, Lendoot.com – DPRD Kepri akhirnya mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017, Rabu (1/2/2017). Pengesahan yang sempat molor dari jadwal yang sudah ditetapkan itu dilakukan di Gedung DPRD Kepri di Dompak Tanjungpinang.

Meski telah disahkan, tetap saja dianggap terlambat dari batas waktu yang telah ditetapkan pemerintah. Kepri merupakan provinsi yang paling terakhir di Indonesia dalam pengesahan APBD tahun 2017.

“Provinsi Kepri merupakan provinsi yang terakhir menetapkan APBD 2017,” ujar juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri Ing Iskandarsyah seperti dikutip dari Haluan Kepri.com.

Menurutnya, ada beberapa alasan yang menyebabkan keterlambatan pengesahan APBD Provinsi Kepri. Salah satu yang paling krusial karena adanya surat edaran Mendagri yang mengharuskan APBD 2017 disusun setelah disahkannya Perda RPJMD dan Perda OPD baru.

“Pengesahan APBD 2017 harus menunggu disahkannya kedua perda tersebut, dan untuk Provinsi Kepri pengesahan kedua ranperda tersebut juga disahkan terlambat mendekati penghujung tahun 2016, mau tak mau pengesahan APBD Kepri ini terhambat,” jelas Ing Iskandarsyah.

Ing Iskandarsyah juga menuturkan setelah pembahasan yang dilakukan Banggar dan TAPD Provinsi Kepri untuk mensingkronkan berkas APBD 2017 ini akhirnya didapat alokasi Pendapatan Provinsi Kepri tahun 2017 sebesar Rp3,021 triliun dan alokasi belanja Provinsi Kepri 2017 sebesar Rp3,360 triliun.

Sementara itu Gubernur Kepri Nurdin Basirun berharap keterlambatan pengesahan APBD 2017 ini tidak mendapatkan sanksi apapun dari Kemendagri. “Kita berharap tidak ada sanksi untuk keterlambatan ini, karena ini bukanlah disengaja, tetapi memang ada hal-hal yang memang tidak bisa kita hindari,” ujarnya.

Nurdin merencanakan segera bertemu dengan Kemendagri untuk menjelaskan alasan keterlambatan pengesahan APBD 2017. Sebelumnya, dikhawatirkan imbas dari keterlambatan ini adalah pemotongan dana transfer dari pusat ke daerah sebesar 10 persen. (*/sjs)