Tanjungpinang – Pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) mulai diperkenalkan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Tanjungpinang untuk mempercepat pengembangan produk, memperluas pemasaran, serta meningkatkan daya saing di pasar nasional.
Pemko Tanjungpinang menyiapkan 10 produk unggulan UMKM yang akan diluncurkan pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, 17 Agustus mendatang. Pemerintah juga menjajaki kerja sama dengan jaringan ritel modern agar produk lokal memiliki akses pasar yang lebih luas.
Hal itu disampaikan Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, dalam pelatihan AIM ASEAN AI bagi pelaku UMKM di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Rabu (5/8/2026). Pelatihan bertema “Meningkatkan Kapasitas dan Daya Saing UMKM Tanjungpinang Melalui Adopsi Teknologi AI” tersebut dibuka Anggota DPD RI Komite IV Dapil Kepulauan Riau, Dwi Ajeng Sekar Respaty.
Lis mengatakan perkembangan teknologi tidak dapat dihindari sehingga pelaku UMKM harus mampu beradaptasi agar tidak tertinggal.
“Teknologi ini suka tidak suka harus kita ikuti. Pelaku UMKM tidak boleh tertinggal. AI bisa membantu membuat desain produk lebih cepat, sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien,” ujarnya.
Menurut Lis, AI kini dapat dimanfaatkan pelaku UMKM untuk mempercepat berbagai pekerjaan, mulai dari membuat desain kemasan, menyusun materi promosi, hingga membangun citra produk.
“AI bukan lagi milik perusahaan besar atau negara maju. Sekarang pelaku UMKM, pedagang, nelayan, industri kreatif sampai generasi muda juga bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing,” katanya.
Pengembangan UMKM, kata Lis, menjadi salah satu cara menjaga perputaran ekonomi daerah di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi banyak pemerintah daerah.
“Sekitar 89 persen daerah saat ini menghadapi keterbatasan fiskal, bukan hanya Tanjungpinang. Di Kepri, daerah yang pertumbuhan ekonominya relatif baik hanya Batam. Karena itu, kalau kita ingin ekonomi masyarakat tetap bergerak, UMKM harus terus kita kembangkan,” ucapnya.
Pelaku UMKM, lanjut Lis, tidak cukup hanya mengandalkan pasar lokal maupun regional. Karena itu, pemerintah daerah menjajaki kerja sama dengan jaringan ritel modern agar produk lokal memiliki peluang menembus pasar yang lebih luas.
“Kalau hanya dijual di pasar regional, kapan produk kita bisa masuk pasar nasional. Kita harus menyiapkan produk yang mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan pasar yang lebih besar,” tuturnya.
Selain membuka akses pasar, Pemko akan membantu pelaku UMKM meningkatkan kualitas kemasan melalui penyediaan peralatan pengemasan dengan dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Kita akan membantu dari sisi kemasan. Kalau biaya kemasan terlalu tinggi, harga produk ikut mahal dan daya saingnya turun. Ini yang akan kita benahi,” tambahnya.
Lis juga menyebut sejumlah produk khas Tanjungpinang, seperti lakse beku, abon gonggong, sambal gonggong, dan aneka olahan otak-otak, memiliki peluang dipasarkan secara nasional. Namun, pelaku usaha harus mampu menjaga kapasitas produksi agar dapat memenuhi permintaan pasar secara berkelanjutan.
“Kalau jaringan ritel membutuhkan 3.000 produk setiap bulan, pelaku UMKM harus siap memenuhinya secara konsisten. Pemerintah akan membantu mengidentifikasi pelaku usaha yang produknya sudah memenuhi standar sehingga bisa dipromosikan ke pasar yang lebih luas,” pungkasnya.
Program pengembangan UMKM unggulan daerah akan terus dilanjutkan dengan menambah produk lainnya pada tahun berikutnya. Produk yang telah memenuhi standar juga akan diperkenalkan dalam berbagai kegiatan pemerintah, termasuk saat menerima kunjungan tamu daerah.
“Bapak ibu pelaku UMKM terus berkoordinasi dengan Disdagin atau Disnakerkop dan Usaha Mikro agar produk yang telah memenuhi standar dapat difasilitasi masuk ke jaringan pemasaran yang lebih luas,” ujar Lis.
Sementara itu, Anggota DPD RI Komite IV Dapil Kepulauan Riau, Dwi Ajeng Sekar Respaty, menjelaskan UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2026, jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 64,2 juta unit usaha dengan kontribusi 61,07 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Selain menyumbang lebih dari 61 persen terhadap PDB, sektor UMKM juga menyerap sekitar 117 juta tenaga kerja atau sekitar 97 persen dari total tenaga kerja nasional, serta berkontribusi sekitar 60,4 persen terhadap total investasi nasional.
Di Kota Tanjungpinang sendiri terdapat lebih dari 10 ribu pelaku UMKM yang bergerak di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, kuliner, kerajinan, fesyen, pariwisata, hingga ekonomi kreatif.
Pelatihan AI tersebut, kata Dwi Ajeng, merupakan hasil kolaborasi AIM ASEAN, DPD RI, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang, DPRD Provinsi Kepulauan Riau, dan JNE untuk memperluas pemanfaatan teknologi di kalangan pelaku UMKM.
“Kami ingin pemanfaatan AI benar-benar membantu pelaku UMKM meningkatkan produktivitas dan memperluas pasar,” harapnya.
Pelatihan ini diikuti 400 peserta yang dibagi dalam dua gelombang, masing-masing 200 peserta pada 5 Agustus dan 200 peserta pada 6 Agustus 2026. Peserta berasal dari berbagai sektor, mulai dari kuliner, kerajinan, fesyen, pariwisata, ekonomi kreatif, hingga jasa digital. Selama pelatihan, peserta mendapatkan materi dan pendampingan dari trainer serta fasilitator berpengalaman.
Turut hadir Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Riki Rionaldi, Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Zulhidayat, sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemko Tanjungpinang, serta perwakilan AIM ASEAN dan Kumpul Impact. (*/fji)