Seribuan pekerja PT MOS saat aksi unjukrasa, belum lama ini. (dok lendoot)
Seribuan pekerja PT MOS saat aksi unjukrasa, belum lama ini. (dok lendoot)

Karimun, Lendoot.com – Tercatat dari 1.600 lebih pekerja PT Multi Ocean Shipyard (MOS) hanya sekitar 800 pekerja di antaranya yang menjadi peserta BPJS. Atau 50 persennya belum mendapatkan BPJS tersebut.

Hal ini diketahui setelah insiden pecahnya balon udara karet (marine rubber airbag) yang melukai 23 pekerja beberapa hari yang lalu.

“Kita panggil kepala BPJS dan PT MOS ada mendaftarkan karyawan. Tapi dari jumlah seluruh pekerja, hanya sebagian yang didaftarkan sebagai peserta BPJS,” kata Kadisnaker Kabupaten Karimun, Hazmi Yuliansyah, Kamis (29/11/2018) kemarin.

Terkait hal ini, kata Hazmi, pihaknya telah melayangkan surat teguran terhadap manajemen perusahaan galangan kapal yang terletak di Kecamatan Meral Barat tersebut.

“Kemarin kita sudah mengirimkan surat teguran berkaitan dengan masalah ini. Ini teguran pertama. Alasannya karena kita menganggap sudah sering,” ucap Hazmi.

Selain BPJS, Hazmi juga menyoroti mengenai kelengkapan keamanan atau Alat Pelindung Diri (APD) dan upah para pekerja. Dalam hal ini Hazmi merasa bagian A3 PT MOS tidak berjalan dengan baik.

“Untuk ini ada Permenaker yang menyebutkan APD ditanggung perusahaan. Kita minta bidang A3 mereka diefektifkan. Untuk upah kita meminta mereka memberikan UMK sesuai dengan keputusan gubernur,” ujarnya.

Setelah memberikan surat teguran pertama, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun akan melakukan evaluasi kembali terhadap PT MOS.

Apabila hasil evaluasi masih ditemukan PT MOS tidak mengindahkan hak-hak dari pekerja maka akan diberikan sanksi berupa sanksi adiminitrasi hingga tidak mendapatkan rekom dari pemerintah untuk mendapatkan proyek. ( Parulian Turnip)