ilustrasi (net)

Tanjung Pinang, Lendoot.com – Atas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksakeuangan (BPK) RI, Pemerintah Provinsi Kepri kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemprov Kepri TA 2018.

Opini WTP ini adalah yang juga pernah diraih Pemprov Kepri, khususnya pada TA 2017 lalu. Ini disampaikan saat sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kepri di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD, Pulau Dompak,Kamis(23/5/2019)

Gubernur Kepri Nurdin Basirun dalam sambutannya mengatakan bahwa opini  WTP yang didapat atas laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK RI merupakan kali kesembilan didapat Pemprov Kepri. Diharapkannya menjadi motivasi bagi jajarannya untuk semakin mewujudkan kinerja yang maksimal.

“Dengan opini WTP yang telah diterima ini diharapkan pengolaan keuangan akan semakin baik, transparan dan akuntabel,” kata Nurdin.Basirun.

Nurdin juga mengucapkan ribuan terimakasih dan apresiasi besar kepada pihak  BPK RI setelah hampir dua bulan bekerja keras, dan sangat teliti  melakukan pemerikasaan atas laporan keuangan Provinsi Kepri.

“Tentu kita sangat  berharap opini ini dapat menjadi motivasi bagi kita untuk dapat dipertahankan ditahun-tahun berikutnya, tak lupa kami ucapkan terimakasih dan apresiasi besar kepada para pengelola keuangan daerah dan pihak terkait yang telah mewujudkan pencapaian ini,” lanjut Nurdin.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kepri Azhar, SE.,M.Si mengatakan dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, Kepala Daerah wajib menyusun laporan keuangan dan pemeriksaan atas laporan tersebut merupakan bagian dari tugas konstitusional dari BPK.

“Tahun 2018 merupakan tahun keempat bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah menggunakan berbasis aktual yang mana diharapkan Pemda dapat lebih komperhensif dalam menyajikan seluruh data keuangan. Secara Nasional pun kami laporkan pada 2017 sebanyak 411 daerah mendapat opini WTP meningkat dari 2016 berjumlah 378 daerah,” kata Azhar.

Azhar menyampaikan juga bahwa pemeriksaan ini memiliki tujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran yang disajikan. Pemeriksaan dimaksudkan bukan untuk mengungkapkan penyimpangan meski demikian pemerika menemukannya yang berdampak bagi kerugian negeara harus diungkapkan.

“Dengan demikian opini yang diberikan termasuk pernyataan profesional mengenai kewajaran bukan menjamin tidak adanya kesalahan ataupun kemungkinan timbul kesalahan dikemudian hari,” lanjutnya.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan termasuk implementasi rencana aksi yang dilakukan Pemprov Kepri, BPK memberikan opini WTP yang dengan demikian Kepri telah berhasil mempertahankan opini tersebut yang diharapkan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.

Ketua DPRD Jumaga Nadeak selaku pimpinan sidang memberikan apresiasi kepada jajaran BPK RI atas terlaksananya laporan keuangan dengan opini WTP tersebut. (humaspemprovkepri)